Nasional

Selamat datang di pusat informasi Adikarto. Temukan laporan berita nasional terkini, peristiwa politik, dinamika ekonomi, dan isu sosial budaya yang disajikan secara faktual, aktual, dan berimbang.

Nasional

Mulai 2026, Pelaku Kejahatan Ringan Dihukum Kerja Sosial, Bukan Penjara

Sholahuddin

Terobosan Baru dalam Sistem Pemidanaan Nasional Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan terobosan penting dalam sistem pemidanaan nasional dengan menerapkan hukuman kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 2026, seiring diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Penerapan pidana kerja sosial menjadi salah satu langkah kunci dalam reformasi hukum pidana di Indonesia. Skema ini dirancang sebagai alternatif dari hukuman penjara, khususnya untuk pelaku kejahatan dengan tingkat pelanggaran rendah. Tujuannya adalah untuk mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan sekaligus mendorong pendekatan hukum yang lebih humanis. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto…

KUHP Nasional Mulai Berlaku 2 Januari, Pasal Baru Memicu Kontroversi
Nasional

KUHP Nasional Mulai Berlaku 2 Januari, Pasal Baru Memicu Kontroversi

Denni Setyawan

Perubahan Hukum Pidana di Indonesia Pada 2 Januari 2026, Indonesia akan memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru resmi berlaku, menggantikan aturan peninggalan kolonial yang selama ini menjadi dasar hukum negara. Perubahan ini diharapkan mampu mencerminkan nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang berkembang. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa penerapan KUHP baru merupakan langkah penting dalam pembaruan sistem hukum nasional. Ia menekankan bahwa KUHP ini dirancang dengan pendekatan keadilan restoratif dan berbeda dari regulasi di negara lain. Dalam dokumen sebanyak 345 halaman tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang menjadi perhatian publik. Berikut…

KPK Serahkan Kasus Tambang, Pakar: Kejagung Lebih Tepat Tangani
Nasional

KPK Serahkan Kasus Tambang, Pakar: Kejagung Lebih Tepat Tangani

Hubaib Rohmatullah

JAKARTA – Seorang pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, menyampaikan pendapatnya mengenai tindakan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani perkara dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara. Menurutnya, Kejagung sebaiknya mengambil alih penyelidikan kasus ini yang sebelumnya telah dihentikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hibnu menjelaskan bahwa SP3 memiliki dua dasar, yaitu demi kepentingan umum dan demi…

Bareskrim Polri Bongkar Jaringan Judi Online Internasional, Blokir Ratusan Rekening
Nasional

Bareskrim Polri Bongkar Jaringan Judi Online Internasional, Blokir Ratusan Rekening

Denni Setyawan

Penangkapan Jaringan Judi Online Internasional oleh Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan judi online internasional. Melalui penegakan hukum yang dilakukan oleh Subdit III Jatanras, Bareskrim melakukan pemblokiran terhadap ratusan rekening bank. Operasi ini berlangsung di beberapa kota di Indonesia sejak Agustus hingga Desember 2025. Beberapa wilayah yang menjadi sasaran antara lain Kabupaten Pamekasan, Kota…

Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya Ungkap 9.894 Tersangka Narkoba di Tahun 2025
Nasional

Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya Ungkap 9.894 Tersangka Narkoba di Tahun 2025

Denni Setyawan

Capaian Signifikan dalam Penindakan Narkoba di Jakarta Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mencatat pencapaian yang luar biasa dalam penindakan kejahatan tersangka narkoba sepanjang tahun 2025. Selama periode tersebut, pihak berwenang berhasil menangkap sebanyak 9.894 tersangka. Angka ini berasal dari penanganan 7.426 Laporan Polisi (LP) yang diterima oleh lembaga terkait. Dari jumlah tersangka yang ditangkap, terdapat data khusus yang menjadi…

PSI Pastikan Tak Akan Sebut Gibran Lawan Prabowo 2029
Nasional

PSI Pastikan Tak Akan Sebut Gibran Lawan Prabowo 2029

Hubaib Rohmatullah

Penjelasan Ketua Harian PSI Mengenai Pernyataan Terkait Gibran dan Prabowo Ahmad Ali, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), memberikan penjelasan terkait pernyataannya yang sempat menimbulkan berbagai tafsir di media sosial. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjadi lawan politik dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pemilu 2029. Pernyataan ini disampaikan oleh Ahmad Ali…

Natalius Pigai Sebut Ada yang Berpura-pura Jadi Korban untuk Naikkan Pengikut Medsos
Nasional

Natalius Pigai Sebut Ada yang Berpura-pura Jadi Korban untuk Naikkan Pengikut Medsos

Denni Setyawan

Tanggapan Menteri HAM atas Dugaan Teror terhadap Influencer Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan pernyataan mengenai maraknya dugaan teror yang dialami sejumlah influencer setelah menyampaikan kritik terhadap penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Pigai menekankan bahwa setiap laporan terkait ancaman atau tindakan teror harus ditangani secara serius melalui mekanisme hukum yang berlaku. “Terkait maraknya teror yang menimpa…

Mabes Polri Pastikan Penegakan Hukum Sesuai Aturan KUHP dan KUHAP Baru
Nasional

Mabes Polri Pastikan Penegakan Hukum Sesuai Aturan KUHP dan KUHAP Baru

Denni Setyawan

Penerapan KUHP dan KUHAP Baru di Indonesia Kode Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru resmi berlaku mulai hari ini, 2 Januari 2026. Untuk memastikan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang baru, Polri telah menyiapkan panduan dan pedoman yang harus diikuti oleh seluruh unit terkait. Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Divhumas Polri, menyampaikan bahwa…

Bareskrim Selidiki Aliran Dana dan Aset 20 Tersangka Judi Online Global
Nasional

Bareskrim Selidiki Aliran Dana dan Aset 20 Tersangka Judi Online Global

Sholahuddin

Penyidik Bareskrim Polri Menelusuri Aliran Dana dan Aset 20 Tersangka Judi Online Penyidik Subdit III (Jatanras) Dittipidum Bareskrim Polri akan melakukan penelusuran terhadap aliran dana hingga aset dari 20 tersangka dalam kasus judi online jaringan internasional. Penelusuran ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Brigjen Wira Satya Triputra, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, menjelaskan…

Pemerintah Terapkan KUHAP Baru Mulai 2 Januari 2026, Atur Justice Restoratif hingga Rekaman CCTV
Nasional

Pemerintah Terapkan KUHAP Baru Mulai 2 Januari 2026, Atur Justice Restoratif hingga Rekaman CCTV

Sholahuddin

Penerapan KUHAP Baru di Indonesia Pemerintah Republik Indonesia secara resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Jumat, 2 Januari 2026. Pelaksanaan regulasi ini berbarengan dengan penerapan KUHP Nasional yang telah disahkan sebelumnya. UU ini ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 17 Desember 2025 setelah mendapat pengesahan dari DPR RI. Dengan…

Undang-Undang KUHAP Baru Mulai Berlaku, Atur Keadilan Restoratif dan Pengampunan Hakim
Nasional

Undang-Undang KUHAP Baru Mulai Berlaku, Atur Keadilan Restoratif dan Pengampunan Hakim

Hubaib Rohmatullah

Perubahan Mendasar dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pemerintah Republik Indonesia memasuki babak baru dalam sistem peradilan pidana. Mulai Jumat, 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberlakukan secara efektif, menggantikan KUHAP lama yang telah digunakan selama lebih dari empat dekade. Undang-undang ini membawa perubahan mendasar dalam cara penanganan perkara hukum di Indonesia.…

Langkah Baru Pemerintah, Pelaku Kejahatan 2026 Bisa Dihukum Kerja Sosial, Bukan Penjara
Nasional

Langkah Baru Pemerintah, Pelaku Kejahatan 2026 Bisa Dihukum Kerja Sosial, Bukan Penjara

Denni Setyawan

Hukuman kerja sosial diberlakukan tahun 2026. Sumber: Dok. Istimewa / Kompas Rahmadhina. Pembaruan Hukum di Indonesia: Pengganti Penjara dengan Kerja Sosial Adikarto, — Pemerintah kini menghadirkan inovasi baru dalam sistem peradilan. Mulai tahun 2026, pelaku kejahatan tidak lagi harus masuk penjara, tetapi bisa diberi hukuman berupa kerja sosial. Hal ini merupakan bagian dari penerapan KUHP dan KUHAP yang baru, yang…