Program MBG, Mulia atau Bencana?

Dialektika, — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan pendidikan anak-anak. Program ini mencakup pelajar PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui. Pertumbuhan otak dan kesehatan manusia dimulai dari masa janin dan anak-anak, sehingga penting untuk memastikan mereka menerima makanan bergizi sejak dini.

Membekali 92,9 juta anak dengan makanan bergizi secara serentak adalah tantangan besar. Untuk itu, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak dari masyarakat untuk menyediakan Dapur MBG. Dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikelola di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional. Mereka memproduksi makanan sesuai standar ahli gizi dan mendistribusikannya langsung ke sekolah sasaran.

Hingga akhir 2025, jumlah dapur MBG atau SPPG akan mencapai 15 ribu unit, dan terus bertambah hingga mencapai 30 ribu unit. Meskipun begitu, dalam praktiknya, ada beberapa kasus keracunan makanan pada anak-anak sekolah oleh SPPG. Kasus-kasus seperti ini menjadi target kritik dari segelintir orang dan netizen.

Beberapa dari mereka menyarankan agar program MBG tidak lagi diserahkan kepada SPPG, tetapi langsung diberikan dalam bentuk uang tunai kepada orangtua pelajar. Namun, ide ini dinilai kurang bijak. Siapa yang dapat memastikan uang tunai tersebut benar-benar digunakan orangtua untuk membuat makanan bergizi standar bagi anaknya? Uang bisa saja digunakan untuk keperluan lain, seperti membayar hutang atau hanya membeli ikan asin untuk banyak anak. Jika hal ini terjadi, tujuan program MBG tidak akan tercapai, bahkan bisa menimbulkan masalah baru.

Alasan Kritik dan Pentingya Program MBG

Ada dua kemungkinan alasan mengapa segelintir orang dan netizen terus mengkritik program MBG. Pertama, mereka khawatir nilai gizi yang diberikan melalui dapur MBG berkurang dari standar yang ditetapkan pemerintah karena praktek nakal oknum dapur MBG, seperti mengurangi anggaran makanan. Kedua, ada agenda terselubung secara politis untuk menyerang pemerintah dan menjatuhkan Presiden.

Menurut penulis, alasan kedua lebih mungkin menjadi penyebab. Jika hanya khawatir terhadap ancaman keracunan makanan, cukup meningkatkan pengawasan produksi makanan di dapur MBG saja. Seperti pepatah mengatakan: jika hendak membunuh tikus, jangan lumbung yang dibakar.

Program MBG harus terus berjalan. Ia bukanlah program gagah-gagahan pemerintah, tetapi memiliki tujuan mulia: menyiapkan generasi unggul Indonesia untuk masa depan. Banyak negara telah lama menjalankan program serupa.

Negara-negara tersebut antara lain Brasil, India, Finlandia, Swedia, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, serta beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Timor Leste. Contohnya, India menjalankan program makan siang gratis terbesar untuk sekitar 125 juta anak (6-14 tahun). Brazil memiliki National School Feeding Programme yang sudah berjalan sejak 1940-an untuk mendukung nutrisi anak, dengan 30 persen bahan dari pertanian lokal.

Finlandia merupakan salah satu pelopor yang menyediakan makan siang gratis bagi semua siswa usia 6 hingga 16 tahun. Swedia memberikan makan siang gratis untuk siswa usia 7 hingga 19 tahun. Jepang meluncurkan program makan siang sekolah yang terintegrasi dengan pendidikan karakter dan pola makan sehat. Korsel memberikan makan bergizi seimbang (daging, sayur, nasi) kepada siswa. Bahkan Amerika Serikat melalui National School Lunch Program (NSLP), menyediakan makanan bergizi di sekolah.

Begitu pula negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand (School Lunch Program), Estonia, Kanada, Australia, Prancis, Kenya, dan Skotlandia.