Kemensos Anggarkan Rp27 Miliar untuk Sepatu Sekolah Rakyat, Mensos Gus Ipul: Harga Masih Bisa Turun

Adikarto, —Isu fantastis mengenai anggaran pengadaan sepatu untuk siswa program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) RI tengah menjadi sorotan tajam publik dalam beberapa hari terakhir. Nominal anggaran yang mencapai Rp27 miliar dinilai sangat besar dan menimbulkan polemik di tengah kebijakan efisiensi anggaran negara. Publik mempertanyakan rasionalitas dan transparansi di balik angka tersebut.

Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, akhirnya angkat bicara memberikan klarifikasi atas isu yang berkembang di media sosial tersebut. Menurutnya, angka Rp27 miliar yang saat ini heboh dibicarakan oleh masyarakat masih merupakan tahap perencanaan awal, bukan hasil akhir.

“Proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya,” ujar Gus Ipul dengan nada tegas kepada media, dikutip Senin (4/5/2026).

Pagu Awal Rp700 Ribu Per Pasang Memicu Kritik

Pangkal polemik ini bermula dari informasi yang beredar di masyarakat, terutama di media sosial, mengenai rencana pengadaan sebanyak 39.345 pasang sepatu dengan harga satuan yang direncanakan mencapai Rp700.000 per pasang. Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan Kemensos untuk tahun anggaran 2026 yang bersumber dari APBN, total alokasi dana tersebut mencapai tepatnya Rp27,54 miliar.

Besaran harga satuan Rp700.000 per pasang dinilai jauh di atas harga pasar sepatu sekolah pada umumnya, yang umumnya berada di kisaran Rp100.000 hingga Rp300.000. Diskrepansi harga ini memicu kritik dari berbagai kalangan, termasuk para pengamat kebijakan publik, yang mempertanyakan efisiensi penggunaan anggaran negara untuk kepentingan satu item perlengkapan siswa saja.

Gus Ipul mengakui besaran harga tersebut, namun kembali menekankan bahwa itu adalah pagu atau batas atas alokasi yang disiapkan, bukan harga beli final. Melalui mekanisme e-purchasing dan lelang terbuka, kementerian berharap mendapatkan harga terbaik yang lebih efisien.

Menyadari tingkat kerawanan dalam sektor pengadaan barang dan jasa, Mensos Saifullah Yusuf berkomitmen untuk mengawal proses ini secara ketat demi mencegah potensi penyimpangan dan intervensi dari pihak luar. Ia menegaskan bahwa seluruh proses harus berjalan secara transparan dan akuntabel.

“Untuk harga, tentu ya itu nanti kan alokasinya. Lha nanti kan ada proses lelang dan lain sebagainya, bisa jadi harganya lebih murah dari alokasi yang ada,” beber Mensos, mempertegas penjelasannya sebelumnya.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut juga memastikan bahwa dirinya dan Wakil Menteri Sosial berkomitmen untuk tidak ikut campur secara langsung dalam proses pengadaan ini.

“Saya dan Pak Wamen berkomitmen untuk tidak akan ikut-ikut dalam pengadaan. Lakukan sesuai prosedur, sesuai ketentuan yang ada. Jika ada pelanggaran, saya sendiri tidak segan-segan akan melaporkan ke aparat penegak hukum,” jelas Gus Ipul, menunjukkan sikap tegasnya terhadap potensi praktik korupsi.

Tanggapan Pejabat KPK

Polemik anggaran sepatu ini tidak luput dari perhatian lembaga antirasuah. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, memberikan respons cepat terkait masalah ini. KPK melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian untuk memotret potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat secara keseluruhan, termasuk area pengadaan barang dan jasa.

Budi Prasetyo menegaskan pentingnya kewaspadaan bagi para pemangku kepentingan dalam sektor PBJ yang memiliki tingkat kerawanan relatif tinggi. KPK mencatat berbagai modus penyimpangan yang sering terjadi dalam PBJ selama bertahun-tahun.

“Beberapa modus yang sering dilakukan, seperti rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan; penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); hingga pengaturan pemenang tender pengadaan yang kerap berada di circle pemangku kepentingan,” kata Budi Prasetyo, memperingatkan potensi praktik kongkalikong dalam pengadaan.

Lebih lanjut, Budi mengungkapkan data penindakan KPK dari tahun 2004 hingga 2025 mencatat sebanyak 446 perkara berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Ini merupakan modus terbesar kedua yang ditangani KPK setelah kasus suap dan gratifikasi, yang mencatat 1.100 perkara.

Dalam pemantauannya, KPK menggunakan instrumen pencegahan seperti Survei Penilaian Integritas (SPI). Budi Prasetyo menyoroti dinamika skor SPI di Kementerian Sosial dalam dua tahun terakhir yang perlu menjadi perhatian bersama.

“Dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kemensos menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian bersama, dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, atau berada pada kategori ‘waspada’,” ujar Jubir KPK tersebut.

Secara lebih rinci, pengelolaan PBJ dalam SPI Kemensos pada tahun 2024 berada di angka 67,66. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2025, namun komponen penilaian dari pakar atau ahli masih memberikan nilai rendah, yakni 69,94. Angka-angka ini menunjukkan adanya area kerawanan yang harus segera diperbaiki di dalam kementerian di bawah pimpinan Mensos Gus Ipul ini.

Program Sekolah Rakyat

Meskipun pengadaan sepatu menjadi sorotan utama, Mensos Gus Ipul menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat memiliki tujuan mulia dan kebutuhan siswa tidak hanya sebatas perlengkapan sekolah. Alokasi anggaran dalam program ini mencakup kebutuhan dasar sehari-hari untuk mendukung kebutuhan pendidikan siswa.

“Kebutuhan siswa apa saja? Untuk makan, untuk minum, untuk seragam, ya termasuk sepatu, dan lain sebagainya,” ungkap Gus Ipul, memberikan gambaran utuh dari program tersebut.

Hingga saat ini, dokumen Rencana Umum Pengadaan belum merinci spesifikasi detail dari sepatu yang akan dibeli, kecuali hanya menyebutkan produk dalam negeri. Informasi terkait bahan atau standar kualitas belum dipublikasikan, yang menambah keraguan sebagian masyarakat. Namun, Mensos memastikan kualitas sepatu akan memenuhi standar untuk memastikan daya tahan dan kenyamanan bagi pemakai dalam jangka waktu yang panjang.

Isu anggaran sepatu ini juga sempat menyeret merek sepatu lokal asal Surabaya, Stradenine. Warganet di media sosial, terutama di platform Threads, sempat mengaitkan produk Stradenine dengan rencana pengadaan pemerintah karena beredar foto Mensos Saifullah Yusuf dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sedang memasangkan sepatu Stradenine ke siswa Sekolah Rakyat.

Pemilik Stradenine, Reynaldi Kurniawan Daud, langsung memberikan klarifikasi tegas bahwa pihaknya tidak terlibat dalam program pengadaan sepatu yang tengah polemik ini.

“Tiba-tiba kok viral ini brand saya. Jadi ceritanya ada ramai di media sosial, di Threads itu pertama, saya tahunya dari Threads,” kata Reynaldi saat dikonfirmasi media, Senin (4/5/2026).

Reynaldi membantah jika produknya memiliki harga yang mencapai Rp700.000 per pasang, yang diasumsikan masyarakat terkait anggaran Kemensos. “(Klarifikasi) kalau harga Stradenine sendiri, kita untuk sepatu sekolah itu di Rp 179.000 sampai ke Rp 300.000,” tambahnya, memberikan perbandingan harga yang lebih masuk akal.