NASIONAL, — Transformasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru dengan melibatkan sektor akademisi secara langsung. Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar resmi mencatatkan sejarah sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pertama di Indonesia yang mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Langkah ini menjadi pilot project nasional bagi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mempercepat jangkauan gizi berkualitas sekaligus menjadikan kampus sebagai pusat riset pangan fungsional.
Peresmian SPPG 14 Tamalanrea di lingkungan Unhas pada akhir April 2026 dihadiri langsung oleh Kepala BGN Dadan Hindayana dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. SPPG ini dirancang bukan hanya sebagai unit produksi makanan, melainkan sebagai laboratorium hidup (living lab) untuk standarisasi gizi nasional.
Dadan Hindayana menegaskan bahwa keterlibatan kampus adalah kunci efisiensi program. “Kampus memiliki sumber daya manusia, ahli gizi, dan teknologi pangan. Kami meminta setiap perguruan tinggi di Indonesia mempertimbangkan untuk mendirikan minimal satu unit SPPG secara mandiri,” ujar Dadan di Makassar.
Dana Rp6 Juta Sehari Tetap Cair Meski Dapur MBG Tutup
Salah satu poin krusial yang ditegaskan BGN adalah kepastian dana operasional. BGN memastikan setiap unit SPPG, termasuk yang berada di lingkungan kampus, berhak menerima dana operasional sebesar Rp6.000.000 per hari.
BGN memberikan garansi bahwa dana tersebut tetap akan disalurkan meskipun unit SPPG sedang dalam status tutup sementara atau suspend akibat proses renovasi maupun evaluasi dokumen administrasi seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Dana Rp6 juta itu adalah biaya fasilitas untuk menutupi beban tetap (fixed cost), termasuk gaji karyawan dan pemeliharaan alat. Kami ingin ekosistem di SPPG tetap hidup meski distribusi makanan sedang dievaluasi,” jelas pihak BGN. Dengan kapasitas produksi rata-rata 3.000 porsi per hari, subsidi ini diharapkan menjaga stabilitas rantai pasok gizi tanpa membebani keuangan internal kampus.
Kampus sebagai Living Lab dan Hilirisasi Riset
Mendikti Saintek menyambut positif langkah ini sebagai bentuk nyata hilirisasi riset kampus. Kehadiran SPPG di universitas memberikan ruang bagi mahasiswa dari fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat, dan pertanian untuk melakukan magang serta penelitian terkait analisis mikro-nutrisi, keamanan pangan (food safety), dan efisiensi logistik bahan baku dari petani lokal.
Rektor Unhas menyatakan kampus memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan masyarakat di sekitar kampus, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil, mendapatkan akses gizi terbaik yang dikelola dengan standar akademik tinggi.
Masuknya SPPG ke lingkungan kampus diprediksi akan menggerakkan ekonomi lokal secara masif. Sesuai regulasi BGN, bahan baku makanan harus diserap dari produsen lokal. Di Makassar, Unhas akan berkoordinasi dengan koperasi petani dan peternak untuk menyuplai beras, telur, sayuran, dan daging.
Integrasi ini juga mencegah kebocoran anggaran karena pengawasan dilakukan secara berlapis oleh internal kampus dan auditor BGN. “Kampus punya integritas akademik. Kami percaya pengelolaan dapur di sini akan menjadi standar emas bagi SPPG lain di pelosok daerah,” tambah Dadan Hindayana terkait dapur MBG.
Skala Nasional: Polri 1.179 SPPG dan Progress Daerah
Secara nasional, skala program terus diperluas. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Polri telah memiliki total 1.179 SPPG. Dari jumlah tersebut, 411 unit telah beroperasi penuh, 162 masih dalam tahap persiapan, 499 dalam proses pembangunan, dan 107 masih pada tahap groundbreaking.
Jika seluruh unit beroperasi, program ini diperkirakan memberi manfaat bagi sekitar 2.947.500 orang dan menyerap 58.950 tenaga kerja. Sebanyak 33 unit di antaranya dibangun di wilayah 3T.
Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mempercepat pembentukan SPPG di wilayah terpencil. Dari 36 titik yang diajukan, 10 titik telah melalui proses apresial dan dinyatakan siap beroperasi, 10 lainnya masih dalam proses apresial, dan 16 titik masih dalam tahap persiapan.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti, Ifwandi, yang juga Sekretaris Tim Satgas Percepatan dan Pemerataan Program MBG, menyatakan pihaknya masih menunggu pembiayaan dari BGN sekaligus mempersiapkan tenaga ahli gizi.
BGN menargetkan pembangunan total 35.270 unit SPPG di seluruh Indonesia hingga akhir 2026. Dengan melibatkan kampus, kendala ketersediaan tenaga ahli gizi di daerah terpencil diharapkan dapat teratasi melalui program KKN tematik atau penempatan lulusan baru.
MBG Aceh Rp17 Miliar Per Hari, Prioritaskan Pangan Lokal
Pemerintah Pusat mengucurkan dana lebih dari Rp17 miliar per hari untuk pelaksanaan Program MBG di Provinsi Aceh. Dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 1,7 juta penerima manfaat di seluruh kabupaten/kota. Hal ini disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya saat konsolidasi pelaksanaan Program MBG di Aceh.
Dengan indeks biaya rata-rata Rp10.000 per porsi, total dana yang dikucurkan mencapai sekitar Rp17.179.800.000 per hari. Hingga saat ini terdapat 573 SPPG yang telah terverifikasi dan beroperasi di Aceh, menyerap 28.650 tenaga kerja. Jika upah rata-rata Rp2.200.000 per bulan, maka perputaran upah mencapai Rp63 miliar per bulan.
BGN mengingatkan agar anggaran yang besar tersebut berputar di daerah dengan memperkuat rantai pasok pangan lokal. “Apabila telurnya masih berasal dari luar daerah, itu sama dengan pemerintah memberi uang Rp100 miliar tetapi kemudian dialirkan ke daerah lain,” ujar Sony. Ia mendorong pemanfaatan urban farming, vertical garden, dan pemberdayaan peternak serta petani lokal.
Investasi Ultrajaya Rp1,14 Triliun untuk Pasok Susu MBG
Kementerian Perindustrian mengumumkan investasi PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk sebesar Rp1,14 triliun untuk memperkuat pasokan susu Ultra High Temperature (UHT) bagi program MBG. Pabrik baru di Kawasan Industri MM 2100, Cibitung, Kabupaten Bekasi, telah beroperasi sejak 8 Desember 2025 dengan tiga lini produksi kemasan 125 ml dan 200 ml.
Pabrik tersebut menerapkan teknologi Industri 4.0, termasuk Automated Guided Vehicle (AGV), Manufacturing Execution System (MES), dan sistem manajemen gudang otomatis. Dari sisi hulu, Ultrajaya mengelola peternakan sapi perah di Bandung dan Sumatra Utara dengan total sekitar 7.000 ekor, serta berencana menambah 4.000 ekor untuk memperkuat pasokan susu segar dalam negeri.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan bahwa industri pengolahan susu memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan pangan bergizi dan mendukung keberlanjutan program MBG.
Perketat Aturan Konsumsi dan Keamanan Pangan
BGN juga memperketat aturan operasional di lapangan. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mewajibkan Kepala SPPG membuat perjanjian tertulis dengan kepala sekolah penerima manfaat. Perjanjian tersebut menegaskan bahwa hidangan dari dapur MBG harus dikonsumsi sesuai waktu terbaik yang ditentukan dan tidak boleh dibawa pulang oleh siswa.
“Kami meminta kalian membuat perjanjian dengan sekolah, bahwa makanan ini harus dikonsumsi sesuai waktunya dan tidak boleh dibawa pulang. Insya Allah, jika ini dijalankan, dampaknya bisa dikurangi,” ujar Nanik saat memberikan pengarahan kepada para Kepala SPPG se-Kabupaten Banyuwangi.
Kebijakan ini merupakan respons atas berbagai insiden keamanan pangan. Setiap kemasan makanan diminta dilengkapi label waktu konsumsi terbaik. SPPG bertanggung jawab memastikan distribusi tepat waktu, sementara pihak sekolah mengawasi waktu dan tempat konsumsi siswa.
Nanik juga menekankan pentingnya kunjungan langsung Kepala SPPG ke sekolah-sekolah penerima manfaat untuk memastikan data riil dan mencegah kasus seperti yang terjadi di SDN 1 Batuporo Timur, Sampang, di mana sekolah menerima jatah meskipun aktivitas belajar mengajar sudah tidak berjalan normal.
“Ini karena SPPG malas, dan tidak mengecek ke lapangan,” tegas Nanik. Ia mewajibkan seluruh Kepala SPPG aktif mendatangi sekolah dan posyandu guna memperoleh data paling mutakhir.
Sebelumnya, BGN menghentikan sementara operasional sejumlah dapur SPPG setelah terjadi kasus keracunan. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa penyebab utama adalah ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur, termasuk pemilihan bahan baku yang tidak sesuai.
1. Sekolah Swasta Tidak Wajib Terima MBG
BGN menegaskan bahwa sekolah tidak wajib menerima program dari dapur MBG. Tidak ada paksaan dari SPPG atau pihak lain. Keputusan menerima atau tidak sepenuhnya berada di tangan pihak sekolah, dengan tetap mengutamakan prinsip kesukarelaan dan kesiapan infrastruktur.
2. Penyesuaian Menu selama Ramadhan
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan program MBG tetap berlangsung selama bulan Ramadhan. Untuk siswa Muslim, pemerintah menyediakan makanan kering seperti telur, roti, dan kurma yang dapat dibawa pulang. Siswa non-Muslim tetap mendapatkan hidangan seperti biasa. Untuk ibu hamil, balita, dan ibu menyusui, tidak ada perubahan. Di pesantren, MBG diberikan pada waktu berbuka puasa.
3. Catatan KPK terkait Tata Kelola Anggaran
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian khusus terhadap program MBG. Alokasi anggaran meningkat dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun. Berdasarkan kajian Direktorat Monitoring KPK tahun 2025, skala program dan anggaran tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang memadai.
KPK menyoroti risiko konflik kepentingan dalam penentuan mitra SPPG, kelemahan transparansi verifikasi yayasan mitra, serta pengawasan keamanan pangan yang belum optimal. KPK merekomendasikan penyusunan regulasi pelaksanaan minimal setingkat Peraturan Presiden, peninjauan mekanisme Bantuan Pemerintah, penguatan peran pemerintah daerah, serta pelibatan aktif Dinas Kesehatan dan BPOM dalam pengawasan mutu makanan.
Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai persoalan implementasi menjadi titik lemah utama. Ia mendorong penyaluran yang lebih tepat sasaran, terutama ke wilayah 3T, serta seleksi mitra yang lebih ketat.
Menteri Purbaya: MBG Pilar Utama Strategi Pembangunan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu pilar utama dalam strategi pembangunan nasional. “MBG adalah satu pilar dari program pembangunan Presiden. Kalau itu tidak ada, economic growth tidak bisa tercipta,” ujarnya di Graha CIMB Niaga, Kamis (12/2/2026).
Menurut Purbaya, MBG dirancang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia mengingatkan agar polemik yang berkembang tidak berlebihan. Survei Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap program MBG mencapai 72,8 persen (12,2 persen sangat puas dan 60,6 persen cukup puas).
Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, Prof. Sitti Aida Adha Taridala, menyampaikan bahwa program ini telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat atau sekitar 70 persen dari target nasional. Setiap SPPG diwajibkan memenuhi standar sanitasi, higiene, dan jaminan halal.
Komitmen Jangka Panjang
Keberhasilan Dapur MBG Unhas diharapkan segera diikuti oleh kampus-kampus besar lainnya. Integrasi SPPG ke dalam ekosistem perguruan tinggi dipandang sebagai pergeseran paradigma dalam menangani isu stunting dan pemenuhan gizi. Dengan menjadikan kampus sebagai “dapur nasional”, pemerintah tidak hanya memberi makan, tetapi juga mengedukasi dan melakukan riset secara berkelanjutan.
Langkah Unhas yang disertai dukungan pendanaan tetap dari BGN, kebijakan penguatan keamanan pangan, serta catatan perbaikan tata kelola dari KPK menjadi sinyal bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan komitmen jangka panjang yang terus disesuaikan dengan tantangan operasional di lapangan.
