OPINI, — Selama lebih dari lima bulan terakhir, Presiden Prabowo Subianto berulang kali mengangkat isu yang sama di berbagai forum resmi. Ia mengutip ulang ramalan “Indonesia akan kolaps” yang beredar di ruang publik, lalu menegaskan bahwa ramalan itu lagi-lagi meleset.
Dalam sepekan terakhir Juli 2026 saja, Prabowo membantah narasi itu secara terbuka di tiga forum berbeda, panen raya TNI di Malang, sidang kabinet di Istana Negara, dan Harlah PKB di Jakarta Convention Center. Prabowo menyampaikan bantahannya secara blak-blakan dan menyebut ramalan itu langsung di depan publik.
Beberapa bulan sebelumnya di Cilacap, Prabowo memakai istilah “kacamata gelap” dan “mata buram” untuk menanggapi narasi terkait, yaitu “Indonesia Gelap” dan tagar #KaburAjaDulu. Ia mempersilakan siapa pun yang pesimistis untuk “kabur aja” meninggalkan Tanah Air.
Pola ini sudah berulang cukup sering hingga menjadi pertunjukan dan hiburan tersendiri. Semakin sering sebuah ramalan buruk gagal terbukti secara harfiah, semakin mudah orang yang menyanggahnya terdengar benar di atas panggung.
Tapi bantahan blak-blakan saja belum menyelesaikan persoalan. Pertanyaan sesungguhnya bukan apakah narasi “Indonesia kolaps” benar atau salah, melainkan apakah kedua pihak yang bertengkar sedang membicarakan hal yang sama atau bertolak belakang dan berjauhan.
Pertanyaan yang Lebih Penting daripada Kolaps atau Tidak
Publik sering membingkai perdebatan ini sebagai dua pilihan yang saling meniadakan, antara Indonesia kolaps atau Indonesia baik-baik saja. Kerangka biner ini memang terdengar tegas di pidato-pidato, tapi tidak cukup untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.
Kedua sisi bisa sama-sama menunjukkan data yang benar, lalu sambil menarik kesimpulan yang bertentangan. Indonesia tidak sedang kolaps sebagai satu kesatuan angka makro, tapi retak di lapisan yang jarang muncul sebagai indikator resmi.
Perdebatan soal “kolaps” pada dasarnya adalah perdebatan tentang pengalaman kelompok mana yang berhak mewakili kondisi bangsa. Pemerintah mengukur negara dari neraca investasi dan proyek strategis nasional, sementara mahasiswa dan buruh yang turun ke jalan mengukur negara dari slip gaji dan harga di warung.
Data Makro Tumbuh, Daya Beli Rumah Tangga Tertekan
Data resmi belum menunjukkan tanda-tanda kontraksi ekonomi. Contohnya Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia mencatat ekonomi tumbuh 5,61% secara tahunan pada triwulan pertama 2026, dengan konsumsi rumah tangga naik 5,52%.
Kenaikan konsumsi ini punya penjelasan yang kurang menggembirakan jika kita telusuri lebih dalam. Masyarakat tetap membeli kebutuhan pokok meski harga naik, dan siklus musiman seperti THR serta gaji ke-14 turut mendorong angka ini, bukan karena masyarakat merasa lebih makmur.
Sedangkan survei Bank Indonesia justru mencatat Indeks Keyakinan Konsumen menurun sedari awal tahun. Publik pun semakin ragu pada arah ekonomi ke depan.
Selain itu, rupiah juga tertekan hingga sempat menembus level Rp 17.800 per dolar AS. Angka ini sekitar 14 sampai 15 persen di bawah nilai wajarnya menurut hitungan paritas daya beli.
Belum lagi di sektor riil, sejumlah ekonom mencatat puluhan ribu pekerja manufaktur, tekstil, garmen, dan elektronik kehilangan pekerjaan dalam empat bulan pertama 2026. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia sendiri sudah mengingatkan tekanan biaya produksi yang sulit dibebankan ke konsumen selagi daya beli belum pulih.
Paradoksnya cukup jelas untuk kita abaikan begitu saja. Konsumsi naik, tapi kepercayaan konsumen turun; ekonomi tumbuh di atas kertas, tapi lowongan kerja menyusut di lantai pabrik.
Berikut ini adalah tabel ringkas yang tidak menunjukkan salah satu pihak berbohong. Tabel ini menunjukkan dua cerita yang sama-sama akurat, hanya berbeda unit analisis dan siapa yang mengalaminya.
| Indikator | Cerita yang Ditekankan Pemerintah | Cerita yang Dirasakan Sebagian Warga |
|---|---|---|
| Pertumbuhan ekonomi | Tumbuh 5,61 persen, sesuai target | Pertumbuhan yang tidak terasa di dompet |
| Konsumsi rumah tangga | Naik 5,52 persen | Naik karena terpaksa, bukan karena makmur |
| Nilai tukar rupiah | Tekanan sementara akibat gejolak global | Harga barang impor dan cicilan ikut naik |
| Ketenagakerjaan | Investasi hilirisasi terus mengalir | Puluhan ribu pekerja manufaktur kehilangan kerja |
Argumen Pemerintah yang Layak Kita Dengar Secara Adil
Argumen Prabowo mungkin saja punya dasar. Pemerintah mengklaim mencapai swasembada pangan hanya dalam satu tahun, padahal target awalnya empat tahun. Prabowo mengumumkan capaian ini langsung di Karawang pada awal Januari 2026.
Data resmi mencatat realisasi investasi sepanjang semester pertama 2026 mencapai Rp 1.010,6 triliun, sekitar separuh dari target tahunan. Pemerintah mengklaim proyek hilirisasi senilai puluhan triliun rupiah ini menyerap puluhan ribu tenaga kerja baru.
Adapun pemerintah juga menyebut program biodiesel B50 berhasil menekan impor solar, serta cadangan beras nasional yang berada di titik tertinggi sepanjang sejarah. Dari sudut pandang ini, ramalan “bulan ini akan kolaps” yang berulang sejak pertengahan tahun lalu memang belum satu pun terbukti secara teknis.
Indonesia belum mengalami gagal bayar utang negara, kontraksi ekonomi, atau krisis perbankan seperti tahun 1998. Kritik yang menyamaratakan seluruh capaian ini sebagai kebohongan jelas tidak adil. Sejumlah kebijakan berjalan sesuai rencana, dan itu layak kita akui sebagai fakta, bukan klaim politik yang tidak jelas jluntrungannya.
Masalahnya, argumen di atas menjawab pertanyaan yang berbeda dari yang dipersoalkan publik. Ekonomi nasional tidak kontraksi, tapi itu bukan bukti bahwa manfaat pembangunan terdistribusi merata ke semua lapisan masyarakat.
Investasi hilirisasi memang nyata, tapi mayoritas dana ini masuk ke sektor padat modal seperti pertambangan dan pengolahan mineral. Sektor ini berbeda dari industri padat karya seperti tekstil dan garmen, yang justru sedang melepas ribuan pekerja. Pertumbuhan investasi dan gelombang PHK bisa sama-sama terjadi tanpa saling meniadakan.
Ketika pejabat menjawab kekhawatiran soal daya beli dan PHK dengan analogi suporter sepak bola yang diminta jangan menurunkan moril, jawaban itu menyasar soal semangat, bukan angkanya sendiri. Pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak mencari dorongan moral. Mereka mencari kejelasan soal siapa yang menanggung biaya transisi ekonomi yang sedang berjalan.
Begitu pula ketika sejumlah pejabat membalas narasi “Indonesia Gelap” dengan tuduhan bahwa koruptor atau kekuatan asing membiayai gerakan ini, argumen bergeser dari isi tuntutan menuju motif penyuara. Tuntutan mahasiswa soal transparansi APBN dan evaluasi program bantuan sosial tidak otomatis gugur hanya karena mereka menyampaikan sebagian pesan dengan nada emosional.
Data, Persepsi, atau Kepentingan Politik dari Narasi Indonesia Akan Kolaps?
Pertanyaan yang lebih tajam bukan mana yang benar antara kolaps dan tidak kolaps. Pertanyaan yang lebih tepat adalah seberapa besar porsi data, persepsi, dan kepentingan politik dalam membentuk narasi ini.
Dari sisi data, buktinya memang campur aduk. Indikator yang menopang optimisme pemerintah dan indikator yang menopang kekhawatiran publik sama-sama berasal dari BPS dan Bank Indonesia, hanya berbeda level agregasinya.
Dari sisi persepsi, media sosial mempercepat segala sesuatu menjadi ekstrem. Tagar singkat dan emosional jauh lebih mudah menyebar dibanding laporan anggaran yang tebal dan teknis, sehingga narasi paling dramatis cenderung menang di linimasa terlepas dari akurasinya.
Dari sisi kepentingan politik, kedua kubu punya alasan kuat mempertahankan framing masing-masing. Bagi kelompok pengkritik, narasi kolaps menjadi alat tekanan untuk memaksa evaluasi kebijakan seperti efisiensi anggaran dan program bantuan sosial. Bagi pemerintah, membantah narasi itu menjadi cara menjaga stabilitas psikologis publik sekaligus legitimasi kabinet di tahun-tahun awal pemerintahan.
Ketiga faktor ini berjalan bersamaan dan saling memperkuat. Kita sulit memisahkan ketiganya secara bersih, dan itu sebabnya perdebatan ini tidak pernah benar-benar selesai hanya dengan menunjukkan satu angka BPS kepada pihak yang berseberangan.
Tiga Gelombang Protes yang Tidak Tercatat sebagai Krisis Resmi
Sejak Februari 2025, setidaknya tiga gelombang gerakan mahasiswa muncul dengan tuntutan yang saling berkaitan. Gerakan Indonesia Gelap menyoal efisiensi anggaran, gerakan Menuju Indonesia Bangkrut menyoal alokasi APBN dan harga kebutuhan pokok, dan Mosi Tidak Percaya bulan ini menuntut pembenahan tata kelola negara.
Kita sulit menjelaskan pola tiga gelombang dalam waktu kurang dari satu setengah tahun hanya sebagai manuver politik musiman. Pola ini lebih mirip akumulasi keresahan yang terus mencari saluran, mirip dengan tagar-tagar protes serupa yang juga viral pada 2019.
Seorang ekonom dari Universitas Gadjah Mada menyebut krisis sudah terasa nyata di level rumah tangga, lewat sulitnya mencari kerja dan upah yang tak lagi sebanding dengan biaya hidup. Angka ini tidak muncul di neraca negara, tapi muncul di dompet warga.
Kelas menengah perkotaan di Jawa berada pada posisi paling rentan dalam pola ini. Mereka tidak termasuk kelompok miskin yang menerima bantuan sosial, tapi mereka juga tidak memiliki lindung nilai terhadap inflasi dan pelemahan rupiah seperti yang dimiliki kelompok atas.
Risiko Jika Pemerintah Terus Menertawakan Keresahan Publik
Sejarah ekonomi Indonesia pernah mencatat bagaimana sinyal peringatan dini kurang mendapat perhatian sebelum krisis 1997-1998 benar-benar pecah. Situasi hari ini tentu tidak identik, tapi pola mengecilkan sinyal sebelum sinyal itu membesar tetap layak menjadi pelajaran, bukan sesuatu yang layak kita ulang begitu saja.
Ketika pejabat menjawab keresahan ekonomi dengan bantahan tegas, bukan dengan data pembanding yang rinci, kepercayaan publik ikut terancam. Bukan cuma kepercayaan pada satu kebijakan tertentu, tapi juga kepercayaan pada kemampuan negara membaca kondisinya sendiri secara jujur.
Semakin sering pejabat menertawakan narasi kolaps tanpa membedah keresahan spesifik di baliknya, semakin besar ruang bagi narasi itu untuk terus tumbuh. Narasi itu terus tumbuh justru karena tidak pernah mendapat jawaban yang substantif.
Perdebatan “Indonesia kolaps” bukan pertengkaran antara fakta dan opini. Ini pertengkaran antara dua skala pengukuran yang sama-sama sah, yang kebetulan menunjuk arah berbeda pada waktu yang sama.
Pemerintah punya hak mempertahankan datanya, dan data itu memang menunjukkan negara belum kolaps secara agregat. Warga yang kehilangan pekerjaan atau melihat harga di pasar terus naik juga punya hak menyebut apa yang mereka alami sebagai krisis, terlepas dari tepat atau tidaknya kata itu secara teknis makro ekonomi.
Indonesia mungkin tidak akan kolaps sebagai satu kesatuan angka nasional. Tapi retak bisa terjadi satu rumah tangga demi satu rumah tangga, tanpa pernah tercatat sebagai krisis di neraca resmi mana pun.
