NASIONAL, — Langkah politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menginstruksikan Partai Solidaritas Indonesia untuk mengawal kepemimpinan Presiden dua periode Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode memicu reaksi dari berbagai kalangan.
Instruksi tersebut tidak hanya mendatangkan respons kritis dari partai di luar pemerintahan, tetapi juga memantik perdebatan di kalangan analis politik mengenai proyeksi arah koalisi menuju Pemilihan Presiden 2029.
Wacana ini pertama kali mencuat setelah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Bestari Barus, melakukan pertemuan langsung dengan Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah.
Menurut keterangan resmi pengurus partai tersebut, pembicaraan tersebut berfokus pada upaya menjaga stabilitas jalannya roda pemerintahan saat ini sekaligus penyiapan langkah jangka panjang untuk periode berikutnya.
“Kepada kami, beliau menyampaikan kok bahwa kita itu diminta untuk mengawal Pak Prabowo-Gibran ini, bahkan ya, bahkan, bahkan sampai dua periode. Jadi nggak ada itu fitnahan, fitnahan tentang bakal ada dua matahari. Matahari gimana bisa dua? Ada-ada aja,” kata Bestari Barus seperti dikutip dari laporan Warta Ekonomi.
Bestari menambahkan bahwa mantan presiden tersebut menekankan pentingnya menjaga keharmonisan di struktur internal partai dan meminta seluruh kader di berbagai daerah memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintahan yang sedang berjalan.
PDI Perjuangan Tuding Taktik Tarik Simpati Publik di Tengah Aksi Mahasiswa
Sikap politik tersebut langsung mendapatkan tanggapan dari pihak oposisi. Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menilai pembicaraan mengenai kontestasi Pemilu 2029 yang digulirkan oleh partai tersebut terlalu dini dan kurang relevan dengan situasi nasional terkini.
Menurutnya, prioritas utama seluruh elemen politik saat ini seharusnya diarahkan untuk menjawab persoalan riil masyarakat, termasuk merespons gelombang unjuk rasa mahasiswa di berbagai wilayah.
“Ini kan cara untuk menarik simpati publik, PSI kan emang cenderung gitu ya. Dia tidak membesarkan partainya, tapi dengan menumpang-numpang. Misalnya dengan menyerang-nyerang PDI Perjuangan, mereka akan jadi pembicaraan publik,” ujar Deddy Sitorus saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, sebagaimana dilansir Detikcom.
Lebih lanjut, Deddy Sitorus mempertanyakan apakah pihak Presiden Prabowo Subianto sendiri telah memberikan konfirmasi formal mengenai kesediaannya untuk kembali berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka pada periode mendatang.
PDI Perjuangan meminta agar partai pengusung melakukan klarifikasi internal terlebih dahulu sebelum melempar wacana tersebut ke ruang publik.
“Pertanyaan saya, emang Pak Prabowo udah pasti mau. Tanya dulu dong sebelum kampanyekan itu,” ucap Deddy Sitorus menambahkan.
Pengamat: Antara Manuver Safari Politik dan Potensi Pecah Kongsi Elite
Di sisi lain, para pengamat politik memiliki pandangan yang terbelah dalam membaca arah manuver politik ini. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, menilai bahwa peluang keberlanjutan duet Prabowo-Gibran pada Pilpres 2029 masih sangat terbuka.
Rencana Joko Widodo untuk melakukan safari politik keliling Indonesia bersama Partai Solidaritas Indonesia diproyeksikan sebagai langkah strategis untuk melakukan mobilisasi dukungan massa.
“Koalisi untuk Pilpres belum terbaca arahnya, tetapi peluang Prabowo kembali bersama Gibran sangat terbuka, terlebih Jokowi sudah deklarasi untuk keliling Indonesia bersama PSI,” kata Dedi Kurnia Syah saat diwawancarai oleh Suaracom.
Menurut analisis Indonesia Political Opinion, langkah konsolidasi tersebut diperlukan karena posisi politik Gibran Rakabuming Raka di masa depan akan sangat bergantung pada dinamika hubungannya dengan basis partai-partai besar pendukung koalisi pemerintah.
Dedi memproyeksikan bahwa sebagian besar partai yang saat ini berada di dalam kabinet kemungkinan besar akan tetap mengikuti keputusan politik akhir yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Memajukan Gibran tanpa Prabowo jelas belum memungkinkan, sehingga tawaran Jokowi tentu membersamai Prabowo kembali,” ujar Dedi Kurnia Syah.
Ia juga menambahkan bahwa pergerakan ini tidak bertujuan mempopulerkan figur Wakil Presiden karena tingkat pengenalannya sudah tinggi, melainkan murni untuk penguatan konsolidasi elektoral.
Perkiraan berbeda disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung yang menilai pergerakan turun gunung ini mengindikasikan adanya kekhawatiran dari pihak keluarga mantan presiden mengenai kepastian dukungan politik jangka panjang dari lingkaran utama kekuasaan.
Rocky berargumen bahwa penataan posisi jabatan di struktur pemerintahan saat ini memengaruhi persepsi pembagian peran politik formal di tingkat pusat.
“Tapi sekali lagi memang Jokowi mulai menganggap ini Prabowo enggak akan dukung Gibran, karena itu saya turun sendiri. Orang membaca itu. Gibran juga merasa dia enggak dikasih posisi,” kata Rocky Gerung.
Rocky juga mengingatkan agar para pengambil kebijakan memperhitungkan pergeseran demografis pemilih pada tahun 2029. Kelompok masyarakat dan kalangan mahasiswa yang saat ini aktif menyuarakan kritik terhadap kebijakan anggaran dan tata kelola pemerintahan diprediksi akan menjadi basis pemilih krusial yang memiliki cara pandang tersendiri terhadap rekam jejak kebijakan antar-era kepemimpinan.
“Tetapi kita mesti hitung bahwa pemilih nanti 2029 adalah yang bergerak demonstrasi ini, yang tetap melihat bahwa problem Prabowo itu 90% bawaan dari Jokowi,” ucap Rocky menambahkan.
Tantangan Keberlanjutan Koalisi Dua Periode Prabowo, Tekanan Publik dan Opsi Cawapres Alternatif
Tantangan bagi keberlanjutan koalisi ini juga disorot oleh lembaga kajian independen. Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, mengemukakan analisis bahwa komposisi struktural koalisi pada periode kedua cenderung mengalami penyesuaian karena dinamika kepentingan partai-partai mitra.
Menurutnya, figur alternatif dari kalangan senior atau berlatar belakang sektor pertahanan, seperti Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, berpotensi muncul dalam bursa pembahasan internal jika dinamika politik di tingkat elite membutuhkan poros penyeimbang baru.
“Makin lama makin terasa bahwa itu nafsu berkuasa yang kelewatan dan sulit untuk dibela,” kata Erizal mengenai beban opini publik yang harus dihadapi oleh formasi politik yang dipaksakan berjalan tanpa konsensus matang. Ia menilai bahwa penentuan figur pendamping pada periode kedua akan menghadapi penyaringan yang lebih ketat dari partai-partai koalisi besar. “Karena cawapres muda berpeluang ditolak mitra koalisi lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, pengamat dari Citra Institute, Efriza, melihat rencana pergerakan safari luar daerah tersebut sebagai respons taktis terhadap perkembangan tingkat kepuasan publik.
Efriza menilai posisi tawar politik di tingkat elite terus bergerak dinamis seiring dengan berjalannya program-program kerja mandiri yang digulirkan oleh kepemimpinan presiden aktif di pemerintahan.
“Jokowi sedang panik dan kecewa karena ide dua periode Prabowo-Gibran ditolak oleh koalisi pemerintahan maupun publik,” ujar Efriza memberikan pandangannya mengenai latar belakang pergerakan basis massa di daerah.
Hingga saat ini, pihak Istana Kepresidenan maupun perwakilan resmi dari Partai Gerindra belum mengeluarkan pernyataan formal untuk menanggapi wacana pengawalan dua periode yang digulirkan oleh jajaran pengurus Partai Solidaritas Indonesia tersebut.
Jalannya roda pemerintahan dipastikan tetap fokus pada realisasi program kerja tahunan di tengah pengawasan ketat dari elemen masyarakat sipil.
Artikel ini disusun dan diverifikasi berdasarkan pemberitaan suaracom, detikcom, dan wartaekonomi dengan tautan rujukan tercantum.
