Nasional

Selamat datang di pusat informasi Adikarto. Temukan laporan berita nasional terkini, peristiwa politik, dinamika ekonomi, dan isu sosial budaya yang disajikan secara faktual, aktual, dan berimbang.

Perusahaan Susu ULTRAJAYA Investasikan Rp1,14 Triliun untuk Pasokan Susu MBG
Nasional

Perusahaan Susu ULTRAJAYA Investasikan Rp1,14 Triliun untuk Pasokan Susu MBG

Anindyka Shah

PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk melakukan investasi baru sebesar Rp1,14 triliun. Investasi ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan susu UHT dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kementerian Perindustrian menilai bahwa industri pengolahan susu memiliki peran penting dalam menyediakan pangan bergizi. Peran tersebut dinilai sangat krusial bagi kelangsungan program MBG. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa industri pengolahan susu nasional harus mampu menjawab kebutuhan program MBG. Hal ini melibatkan kapasitas produksi, kualitas produk, serta keberlanjutan pasokan bahan baku. Pemerintah juga memacu industri untuk terus berinvestasi dan bermitra dengan peternak di dalam negeri. PT Ultrajaya telah mengoperasikan pabrik…

Mendikdasmen Ungkap Banyak Anggota DPR Lulusan Paket C
Nasional

Mendikdasmen Ungkap Banyak Anggota DPR Lulusan Paket C

Denni Setyawan

JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyoroti peran strategis pendidikan kesetaraan dalam sistem pendidikan nasional. Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Selasa (21/1/2026), Mu’ti mengungkapkan fakta bahwa jalur pendidikan nonformal atau Paket C telah melahirkan banyak tokoh publik, termasuk para anggota legislatif. ​Dalam forum tersebut, Mu’ti menegaskan bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memegang peranan krusial sebagai solusi untuk menekan angka putus sekolah di Indonesia. Ia bahkan menyebut secara spesifik bahwa ijazah kesetaraan setingkat SMA (Paket C) cukup mendominasi, bahkan di kalangan wakil rakyat. ​"Paling banyak itu Paket C. Banyak anggota dewan yang juga…

DPR Dorong MBG Naik Kelas Jadi Undang-Undang, Tak Bergantung Presiden
Nasional

DPR Dorong MBG Naik Kelas Jadi Undang-Undang, Tak Bergantung Presiden

Anindyka Shah

Jakarta - DPR RI mendorong agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi bergantung pada kebijakan presiden, tapi juga dijamin melalui undang-undang. Usulan ini menguat seiring kekhawatiran program strategis tersebut terhenti atau berubah arah akibat pergantian pemerintahan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI M. Yahya Zaini menilai, selama MBG hanya diatur melalui peraturan presiden atau peraturan pemerintah, keberlangsungannya masih rawan…

Danantara Umumkan Proyek PLTSa Pertama pada Maret 2026
Nasional

Danantara Umumkan Proyek PLTSa Pertama pada Maret 2026

Sholahuddin

Sebuah proyek besar yang dikenal dengan Waste to Energy (WtE) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan segera dimulai. Proses peletakan batu pertama atau groundbreaking dari proyek ini ditargetkan terlaksana pada Maret 2026. CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan untuk menentukan pemenang lelang proyek pengolahan sampah menjadi…

Menteri Kesehatan: 28 Juta Warga Alami Gangguan Jiwa
Nasional

Menteri Kesehatan: 28 Juta Warga Alami Gangguan Jiwa

Sholahuddin

Prediksi Jumlah Penduduk Indonesia dengan Masalah Kesehatan Jiwa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan prediksi bahwa sekitar 28 juta penduduk Indonesia mengalami masalah kejiwaan. Prediksi ini didasarkan pada perhitungan yang merujuk pada panduan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menurut Budi, jumlah penduduk yang mengalami gangguan jiwa di suatu negara biasanya dihitung berdasarkan satu per delapan atau satu per sepuluh dari…

Mabes Polri Pastikan Penegakan Hukum Sesuai Aturan Baru KUHP dan KUHAP
Nasional

Mabes Polri Pastikan Penegakan Hukum Sesuai Aturan Baru KUHP dan KUHAP

Denni Setyawan

Penerapan KUHP dan KUHAP baru resmi berlaku sejak hari ini, 2 Januari 2026. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, Polri telah menyiapkan panduan dan pedoman untuk memastikan seluruh proses penegakan hukum sesuai dengan aturan terbaru. Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa panduan dan pedoman yang berkaitan dengan implementasi KUHP dan KUHAP baru telah ditandatangani oleh Kepala Bareskrim Polri,…

Undang-Undang Baru Buka Jalur Damai untuk Hapus Status Pidana Perusahaan
Nasional

Undang-Undang Baru Buka Jalur Damai untuk Hapus Status Pidana Perusahaan

Denni Setyawan

JAKARTA – Pemerintah telah menerapkan prinsip keadilan restoratif dan perjanjian penundaan penuntutan (DTA) dalam proses pemidanaan terhadap korporasi. Kedua mekanisme ini menjadi bagian dari perubahan hukum yang diatur dalam Undang-undang No.20/2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mulai berlaku efektif hari ini, Jumat (2/1/2026). Prinsip Keadilan Restoratif dalam KUHAP Dalam bagian KUHAP yang berkaitan dengan korporasi, keadilan restoratif dapat…

Kabareskrim Tandatangani Pedoman KUHP dan KUHAP Baru
Nasional

Kabareskrim Tandatangani Pedoman KUHP dan KUHAP Baru

Hubaib Rohmatullah

Pedoman Baru KUHP dan KUHAP yang Sudah Ditetapkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menyusun panduan dan pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023 serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Dokumen ini ditandatangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Syahar Diantono. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Trunoyudo…

Undang-Undang Baru KUHP dan KUHAP, Ini Pasal yang Jadi Perhatian
Nasional

Undang-Undang Baru KUHP dan KUHAP, Ini Pasal yang Jadi Perhatian

F Miftah Firdaus

Perubahan Signifikan dalam KUHAP dan KUHP Terbaru Pada hari ini, Jumat (2/12/2025), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi terbaru mulai berlaku. Sebelumnya, pada tanggal 2 Januari 2023, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi UU No.1/2023. Setelah itu, RUU KUHAP diusulkan dan akhirnya disahkan oleh DPR melalui rapat paripurna pada 18 November 2025.…

UU KUHAP dan KUHP Baru Berlaku, Gangguan Ibadah Bisa Dipidana
Nasional

UU KUHAP dan KUHP Baru Berlaku, Gangguan Ibadah Bisa Dipidana

Denni Setyawan

Perubahan Hukum Pidana Terkait Agama dan Kepercayaan Pada hari ini, 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diundangkan pada 17 Desember 2025 resmi berlaku. Pemberlakuan KUHAP baru ini berjalan bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023 yang telah disahkan tiga tahun lalu dan mulai efektif secara nasional. Salah satu poin utama dalam KUHP…

Kompolnas Awasi Penerapan KUHP dan KUHAP Baru, Tangani Kekhawatiran Publik Soal Pasal Karet
Nasional

Kompolnas Awasi Penerapan KUHP dan KUHAP Baru, Tangani Kekhawatiran Publik Soal Pasal Karet

Denni Setyawan

Kompolnas Siap Awasi Penerapan KUHP dan KUHAP Baru Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menyiapkan langkah-langkah pengawasan terhadap penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang resmi berlaku pada Jumat (2/1). Langkah ini dilakukan untuk memastikan penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sesuai dengan aturan yang baru. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warsim, menjelaskan…